Halo, Sobat Ilook! Kalian kepikiran gak sih?, Dulu setiap pagi di ruang kelas selalu terlihat sama. Siswa datang membawa buku, guru berdiri di depan kelas menjelaskan pelajaran, dan papan tulis penuh catatan materi. Namun di balik rutinitas yang tampak biasa itu, dunia pendidikan Indonesia sebenarnya terus bergerak mengikuti perubahan kebijakan yang datang silih berganti. Belum lama siswa memahami satu sistem pembelajaran, pemerintah kembali menghadirkan kebijakan baru. Kurikulum berubah, metode asesmen diperbarui, sistem seleksi perguruan tinggi diganti, hingga pola belajar di kelas ikut disesuaikan. Perubahan demi perubahan itu terus hadir dengan alasan meningkatkan kualitas pendidikan nasional, tetapi di lapangan justru melahirkan proses adaptasi yang seolah tidak pernah selesai bagi guru maupun siswa.
Perubahan kurikulum sendiri bukan fenomena baru di Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan hingga sekarang, sistem pendidikan nasional telah mengalami banyak pergantian, mulai dari Rencana Pelajaran 1947, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi, KTSP, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Dalam jurnal Sejarah Kurikulum di Indonesia: Perkembangan dan Perubahan dijelaskan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia terjadi sebagai respons terhadap perubahan politik, sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, pendidikan Indonesia sejak awal memang tidak pernah terlepas dari situasi negara dan arah kebijakan pemerintahan yang sedang berjalan.
Pemerintah melihat perubahan pendidikan sebagai langkah untuk menyesuaikan sistem belajar dengan kebutuhan zaman. Di era digital dan globalisasi, pendidikan tidak lagi hanya menekankan kemampuan menghafal materi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Ahmad Abdullah dan Abdurrahman dalam jurnal Perubahan Kurikulum, Idealitas, Trend, Persaingan Global dan Kepentingan Politik di Indonesia menjelaskan bahwa perubahan kurikulum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu idealitas pendidikan, tren global, dan dinamika politik nasional. Kurikulum baru dianggap sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing di tingkat global serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan abad ke-21.
Namun dalam praktiknya, perubahan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Banyak sekolah masih menghadapi keterbatasan fasilitas, akses teknologi, dan kesiapan tenaga pendidik. Dalam jurnal yang sama dijelaskan bahwa implementasi Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka masih menghadapi kendala berupa kurangnya pelatihan guru, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga resistensi dari masyarakat pendidikan. Guru harus kembali mempelajari metode pembelajaran baru, memahami sistem asesmen baru, dan menyesuaikan administrasi pembelajaran setiap kali kebijakan berubah. Di sisi lain, siswa juga dipaksa terus beradaptasi dengan sistem belajar yang belum sepenuhnya stabil. Saat mereka mulai memahami satu pola belajar, kebijakan baru kembali diterapkan sebelum sistem sebelumnya benar-benar berjalan maksimal.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai hubungan pendidikan dan politik di Indonesia. Dalam praktiknya, perubahan kebijakan pendidikan sering terjadi bersamaan dengan pergantian kepemimpinan pemerintahan. Setiap menteri pendidikan membawa visi dan arah kebijakan yang berbeda sehingga sistem pendidikan nasional ikut berubah mengikuti arah kekuasaan. Dalam jurnal Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21, Slamet PH menjelaskan bahwa pendidikan Indonesia sejak dulu tidak pernah lepas dari pengaruh politik kekuasaan. Pada masa orde lama, pendidikan diarahkan untuk membangun sistem nasional pascakemerdekaan. Pada masa orde baru, pendidikan digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kekuasaan negara. Sementara pada era reformasi, pendidikan menjadi lebih demokratis, tetapi arah politik pendidikannya dinilai kurang jelas.
Slamet PH juga menjelaskan bahwa pendidikan sering kali terkooptasi oleh kepentingan politik sehingga tidak sepenuhnya berdiri sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dari perubahan kebijakan pendidikan yang terus berlangsung dalam waktu singkat. Sistem Ujian Nasional dihapus dan diganti Asesmen Nasional. SBMPTN berubah menjadi SNBT. Kurikulum 2013 digantikan Kurikulum Merdeka. Semua perubahan tersebut memang bertujuan memperbaiki sistem pendidikan, tetapi perubahan yang terlalu cepat justru membuat dunia pendidikan kehilangan kestabilan. Dalam jurnal Analisis Kebijakan Politik Pendidikan di Indonesia bahkan disebutkan bahwa setiap pergantian menteri sering diikuti perubahan kurikulum pendidikan.
Masalah lain muncul ketika kebijakan pendidikan nasional diterapkan secara merata di seluruh daerah Indonesia yang memiliki kondisi berbeda-beda. Sekolah di kota besar mungkin mampu mengikuti digitalisasi pendidikan dengan cepat karena memiliki fasilitas yang memadai. Namun di daerah tertentu, akses internet dan sarana pembelajaran masih terbatas. Dalam jurnal Slamet PH dijelaskan bahwa desentralisasi pendidikan menyebabkan kualitas birokrasi pendidikan di setiap daerah menjadi berbeda-beda sehingga pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional sering tidak berjalan merata. Akibatnya, ada sekolah yang mampu beradaptasi dengan cepat, tetapi ada juga yang tertinggal karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.
Di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan globalisasi, pendidikan Indonesia memang menghadapi tantangan besar untuk mencetak generasi yang kompetitif secara internasional tanpa kehilangan identitas nasional. Ahmad Abdullah menjelaskan bahwa pendidikan abad ke-21 menekankan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi sebagai keterampilan utama peserta didik. Namun tantangan terbesar pendidikan Indonesia sebenarnya bukan hanya soal teknologi atau globalisasi, melainkan konsistensi arah pendidikan nasional itu sendiri. Ketika kebijakan pendidikan terlalu sering berubah, guru dan siswa menjadi pihak yang paling banyak menanggung dampaknya. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga terus menyesuaikan diri dengan administrasi dan kebijakan baru. Sementara siswa tidak hanya belajar memahami materi pelajaran, tetapi juga belajar beradaptasi dengan sistem yang terus berubah di sekitar mereka.
Ruang kelas bukan hanya tempat belajar matematika, bahasa, atau ilmu pengetahuan lainnya. Ruang kelas juga menjadi tempat di mana kebijakan negara benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Ketika pemerintah mengganti kurikulum, siswa dan guru adalah pihak pertama yang harus menyesuaikan diri. Ketika sistem pendidikan berubah, merekalah yang menjalani konsekuensinya setiap hari. Di balik meja belajar dan papan tulis yang terlihat biasa, pendidikan Indonesia sebenarnya sedang berjalan di tengah tarik-menarik antara idealisme pendidikan, tuntutan global, dan kepentingan politik. Sementara itu, siswa tetap duduk di kursi kelas setiap pagi, mencoba memahami pelajaran sekaligus memahami sistem yang terus berubah di sekitar mereka.
Penulis: Malaka
0 Komentar